Malutterkini.id — Tokoh Masyarakat Obi Jaya Lamusu meminta Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawal tuntas pengurusan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Obi Kabupaten Halmahera Selatan.
Jaya Lamusu mengatakan, Pemda dan DPRD Halsel harus hadirkan solusi ditengah skandal Tambang Mas Obi yang masi dalam upaya pengurusan WPR.
Menurutnya, Upaya pengurusan WPR Obi, Pemda dan DPRD harus responsif cepat, jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri, hingga di manfaatkan kelompok tertentu, dan pada akhirnya terjadi penipuan seperti di tambang Kusubibi.
Jaya mengungkap, banyak oknum-oknum tertentu yang manfaatkan aktifitas ilegal tersebut untuk tuai keutungan, bahkan dalam upaya pengurusan IPR sering terjadi pemerasan yang membabi buta.
Tahapan pengurusan WPR berlangsung, seharusnya Pemda dan DPRD Halsel hadir memberikan solusi, agar masyarakat kebergantungan mata pencarian di sektor tambang mas dapat beraktivitas kembali, ungkapnya.
Ia menegaskan, aktifitas tambang mas di Obi bukan baru saja dilakukan, apakah pihak kepolisian serta Pemda tidak mengetahui aktifitas ilegal tersebut, kenapa tidak dilakukan pencegahan dari awal, agar masyarakat juga pusatkan mata pencarian di bidang lain.
Untuk saat ini, aspek ketergantungan mata pencarian masyarakat di sektor tambang sudah mengakar, tiba-saja diputuskan atau di hentikan, lalu kemana lagi masyarakat mencari sesuap nasi dan kebutuhan anak sekolahnya, cetus Jaya Lamusu.
Ia meminta pihak kepolisian, pihak TNI, Pemda dan DPRD Halsel hadir berikan solusi,agar masyarakat dapat beraktifitas kembali, disamping tahapan pengurusan WPR.
Masyarakat dituding mencuri merampok di negeri sendiri, sementara marak aktifitas eksplorasi besar-besaran industri Nikel yang jelas mengancam lingkungan terus marajalelah, bebernya. (*)
Komentar