Malutterkini.id — Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara menyisahkan banyak masalah. Masalah yang paling krusial soal penerbitan SK Bodong kepada honorer fiktif sebagai syarat bisa mengikuti tahapan seleksi PPPK. Terbaru, Baca Selengkapnya
