LENSAMALUT.CO, TERNATE — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Maluku Utara kembali menggelontarkan dana sebesar 29 miliar untuk perbaikan sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM- IKK) di Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara yang di bangun sejak Tahun 2019.
Anggaran perbaikan SPAM IKK di Desa Limbo Tahun 2023 ini terbilang cukup fantanstis anggaran pembangunan awal tahun 2019 lalu yang hanya berkisar lebih dari 24 miliar.
Besaran anggaran perbaikan tersebut dapat dikhawatirkan sejumlah sejumlah pihak termasuk para organisasi masyarakat, Sebut gerakan pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara.
Belum lama ini GPM melalui DPD, Sartono Halek mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dilengkapi dengan sound system. Ia meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara harus mengawasi ekstra ketat terhadap penggunaan anggaran perbaikan SPAM IKK di desa limbo yang gagal perencanaan sejak tahun 2019 itu.
Ia justru mengkhawatirkan, Anggaran perbaikan SPAM IKK didesa limbo tahun 2023 ini terbilang cukup besar namun akan kembali gagal yang kedua kali kalinya. Karena itu, aparat penegak hukum Kejaksaan harus benar-benar mengawasi terhadap anggaran Negara tersebut.
“Kami khawatir SPAM IKK lombo akan gagal kedua kali, jika gagal maka konsekuansinya kantor BPPW Maluku Utara harus diboikot,”Kata Sartono dalam orasinya di halaman kantor Kejaksaan Tinggi baru-baru ini.
Menanggapi hal tersebut, Eddy Sabar M.Torano, didampingi para tim teknis Proyek SPAM IKK desa Limbo justru berdali dan mencoba membenarkan bahwa proyek yang menelan anggaran lebih dari 24 miliar itu tidak gagal dalam perencanaan.
“Kalau dianggap produk gagal berati tidak pernah melayani justru sebaliknya melayani warga di pulau limbo ,” kata humas BPPW Malut, Eddy Sabar M.Torano, saat ditemui wartawan baru-baru ini.
Dijelaskan Eddy, proyek tersebut kendala utamanya adalah arus laut, Ini dikarenakan pipa yang masuk ke dasar laut sebagai jalur pendistribusian air tidak dapat diprediksi kecepatan arus diwilayah tersebut.
Ia mengungkapkan,Kedalaman laut di desa lombo itu tidak seperti Pulau Maitara, Pulau Dodola, dan Pulau Kayoa. Sebaliknya, berbeda di Pulau Limbo, Taliabu Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu.
“Pipa bawa laut, kendalanya arus bawa laut sehingga tidak mampu diprediksi. Bahkan dari Dinas Kalautan di Taliabu juga tidak mampu memprediksi. Desain pipa bawa laut ini tidak mudah. Kita sudah buat kajian dalam penangaan itu dan memang sangat sulit dengan kondisi arus laut,”Tandas Eddy.
Sekedar diketahui, Pembangunan jaringan air bersih atau SPAM IKK, di Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat dibangun sejak tahun 2019 menggunakan anggaran APBN melalui Kementrian PUPR oleh Balai BPPW Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.24.740.000.000.
Proyek itu, dikerjakan oleh PT. Kusumo Wardana Group dan PT. Darma Prima Mandala, pasca selesainya pekerjaan kurang lebih berjalan 7 bulan pipa air dibawa laut rusak sehingga masyarakat di 6 desa di sekitaran limbo tak lagi dapat menimkati air bersih yang bersumber dari APBN tersebut.(Isr/Red)
Komentar