Oleh: Asma Sulistiawati (Pegiat Literasi)
Maluku Utara kembali menunjukkan performa ekonomi yang mengesankan. Aktivitas hilirisasi nikel terus berkembang, kawasan industri semakin ramai, dan nilai ekspor daerah didominasi oleh produk logam, terutama besi, baja, nikel, dan bahan kimia anorganik. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara juga mencatat bahwa nilai impor daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, mesin, peralatan listrik, serta bahan bakar penunjang proses produksi (BPS Provinsi Maluku Utara, 1 Juli 2026).
Namun, di balik angka-angka yang menggembirakan tersebut, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan yang berbeda. BPS Kota Ternate mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 mencapai 5,48 persen. Kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, mulai dari kebutuhan pangan hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya (Malut Post, Juli 2026).
Dua fakta tersebut menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki investasi besar, dan mencatat nilai ekspor yang tinggi justru masih menghadapi kenaikan biaya hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat?
Pertanyaan ini penting diajukan agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka investasi ataupun ekspor, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan
Selama beberapa tahun terakhir, Maluku Utara menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Hilirisasi nikel membawa investasi dalam jumlah besar, membuka kawasan industri baru, dan meningkatkan aktivitas ekspor. Dari sisi makroekonomi, perkembangan ini tentu patut diapresiasi karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, indikator makro tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tinggi, sementara daya beli masyarakat justru mengalami tekanan akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Lonjakan impor yang didominasi bahan baku industri menunjukkan bahwa aktivitas produksi memang sedang meningkat. Akan tetapi, hal ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar rantai pasok industri masih bergantung pada komponen dan peralatan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat biaya produksi sangat dipengaruhi oleh dinamika perdagangan global, nilai tukar, dan harga energi internasional.
Sementara itu, meningkatnya aktivitas industri juga memicu bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa di daerah. Jika peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan, harga-harga akan terdorong naik. Dampaknya kemudian dirasakan masyarakat dalam bentuk inflasi.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Nilai ekspor yang besar belum tentu berarti pendapatan masyarakat ikut meningkat. Sebaliknya, ketika biaya hidup naik lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan rumah tangga, kesejahteraan masyarakat justru dapat mengalami penurunan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk atau tingginya nilai ekspor, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat usaha kecil dan menengah, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Tanpa hal tersebut, angka-angka pertumbuhan hanya akan menjadi capaian statistik yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, Maluku Utara merupakan daerah yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Cadangan nikel, emas, hasil perikanan, dan berbagai sumber daya lainnya memberikan potensi besar bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan alam perlu diarahkan agar menghasilkan nilai tambah yang benar-benar kembali kepada masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi lokal.
Perspektif Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Kekayaan
Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi dan kemaslahatan masyarakat. Kekayaan alam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
Al-Qur’an mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu.
“… agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”(QS. Al-Hasyr: 7).
Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan distribusi manfaat yang lebih merata. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya nilai produksi ataupun ekspor, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap kesejahteraan.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”* (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu dasar dalam pemikiran ekonomi Islam mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya yang menyangkut kepentingan publik secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama.
Dalam konteks kekinian, prinsip tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan adanya manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, kesempatan kerja yang layak, penguatan ekonomi lokal, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari tingginya nilai ekspor atau derasnya arus investasi. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasakan kehidupan yang lebih sejahtera, harga kebutuhan tetap terjangkau, kesempatan kerja semakin luas, dan hasil kekayaan daerah mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warga.
Maluku Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut. Tantangannya adalah memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan angka-angka ekonomi yang mengesankan.
Wallahu a’lam bishshawab.(*)
Komentar