Kinerja Dishub Disorot, PSMP Desak Wali Kota Evaluasi Plt Kadishub Ternate

Ternate52 Dilihat

Malutterkini.id- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan di sektor transportasi yang terus bermunculan dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola dan kepemimpinan di instansi tersebut.

Sorotan ini datang dari Ketua Harian DPD PSMP Maluku Utara, Mudasir Ishak, yang mendesak Wali Kota Ternate untuk segera mengevaluasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Faisal Bahruddin.

Menurut Mudasir, sejak Dishub dinakhodai oleh Plt Kadishub, berbagai persoalan strategis di sektor transportasi tidak kunjung terselesaikan dan justru terus berulang.

“Masalah transportasi di Ternate ini seperti tidak ada ujungnya.

Mulai dari polemik Queen Merry, keluhan penerangan lampu jalan, aksi sopir angkot, sampai kasus penilangan di Pasar Higienis. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam tata kelola,” ujar Mudasir Ishak melalui siaran pers, Sabtu (11/4/2026).

Ia menilai, persoalan penilangan di kawasan Pasar Higienis yang belakangan menuai kontroversi menjadi bukti lemahnya koordinasi dan kebijakan di lapangan. Padahal, menurutnya, sektor perhubungan merupakan salah satu wajah utama kota yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Dishub itu mengatur hampir separuh wajah Kota Ternate. Kalau pengelolaannya amburadul, maka dampaknya luas, mulai dari kemacetan, ketertiban lalu lintas, hingga kenyamanan warga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mudasir menekankan bahwa persoalan transportasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, ketertiban, dan citra daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan berbagai persoalan yang terus terjadi.

PSMP Malut, lanjut dia, berharap evaluasi yang dilakukan oleh Wali Kota tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Hal ini dinilai penting agar ke depan Dishub dapat bekerja lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan soal personal, tapi soal kepentingan publik. Kalau memang tidak mampu, sebaiknya diganti dengan figur yang lebih kompeten dan punya visi jelas dalam menata transportasi di Kota Ternate,” pungkasnya.(*)

Komentar