Malutterkini.id, Ternate — Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Persatuan Alumni (PA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, meminta Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Repoblik Indonesia (RI) meninjau kembali anggaran Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Limbo, di Kabupaten Kepulauan Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Pasalnya, Proyek pembangunan instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Limbo yang melekat pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara itu dikerjakan tahun 2019 lalu dengan menguras anggaran APBN tahun senilai Rp 24.740.000.000 dianggap gagal pada perencanaan.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Kusumo Wardana Group, dan PT. Darma Prima Mandala, namun, baru difungsikan lebih kurang 7 bulan di tahun 2020, pipa penghubung untuk mengalirkan air bersih dari Sungai Desa Beringin ke Desa Limbo yang membentang di dasar laut sejauh 5 km pada kedalaman 42 meter, ambruk lantaran dihantam arus, Sehinggga proses penyuplai air bersih tak dapat dilaksanakan alias terhenti.
Ketua Harian DPD PA GMNI Maluku Utara, Mudasir Ishak kepada media ini, Senin (10/7) menjelaskan, pasca kerusakan pipa SPAM limbo berlangsung hampir dua tahun, barulah dilakukan kajian teknis di akhir tahun 2022 lalu. merujuk hasil kajian teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen ruang lingkup pekerjaan konstruksi terkait spesifikasi teknis optimalisasi SPAM Pulau Limbo, pada uraian umum program disebutkan terdapat dua masalah serius pada kegiatan itu yakni terkait unit produksi dan unit distribusi.
Untuk unit produksi yang dicantumkan kata dia, IPA eksisting tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, bahkan tidak ada pemeliharaan lanjutan, sehingga terjadi longsor pada bagian sisi kanan bangunan IPA. karena itu harus membutuhkan pemasangan talud.
Sementara unit distribusi, terjadi putus pipa di dasar laut, Sehingga harus dilakukan pemasangan pipa baru, serta pembuatan kembali beton pemberat dasar laut dalam.
Olehnya itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI harus segara meninjau kembali terhadap anggaran tersebut.karena anggaran perbaikan yang disetujui Kementerian PU cukup fantastis, yakni Rp.29.013.000.000,00. Angka tersebut cukup besar ketimbang anggaran pekerjaan awal yang hanya Rp 24.740.000.000.
Mudasir menuturkan, Anggaran perbaikan proyek SPAM Desa Limbo Taliabu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023-2024, sudah rampung ditender sejak tanggal 09 Mei s/d 30 Juni tahun 2023. pemenang tendernya adalah PT. Dian Dhia Delato.
Mudasir juga mempertanyakan apa urgensi/ pentingnya dilakukan optimalisasi SPAM Limbo,justru disebabkan kerusakan dini terhadap SPAM yang baru seumur jagung itu setelah rampung dibangun (lebih kurang 7 bulan).
“Yang namanya optimalisasi itu adalah pengembangan dari yang sudah ada. Artinya, proyek tersebut sedang beroperasi normal, sehingga dilakukan peningkatan atau penambahan sehingga lebih sempurna. Sementara yang ada di sana itu kan rusak, dan air tidak bisa disuplai akibat pipa bawah laut hilang tersapu arus. Mungkin perencanaannya keliru, sehingga proyek gagal dioperasikan. Lantas apa yang mau dioptimalkan,”Beber Mudasir.
Kendati begitu, Mudasir berencana akan melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami tidak main-main. Karena anggaran yang dialokasikan begitu besar di awal pembangunan SPAM ini senilai lebih dari Rp24 miliar. Tiba-tiba rusak, dan kini dianggarkan lagi dengan alasan optimalisasi dengan nilai fantastis yakni Rp 29 miliar. Kami tengah siapkan dokumen dan bukti-bukti proyek SPAM limbo untuk dibawa ke KPK,” tandas Mudasir.(Isr/Red)
Komentar