Malutterkini.id- Polemik soal aktivitas tambang emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan membuat sejumlah tokoh masyarakat pemerhati ekonomi daerah di Halmahera Selatan angkat bicara.
Abdul S salah satu tokoh masyarakat
menilai langkah terbaik bukanlah menutup tambang rakyat, tetapi membinanya agar legal dan bermanfaat bagi masyarakat kecil.
Menurutnya, tambang rakyat selama ini telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di pedesaan.
Baginya, penanganan persoalan tambang seharusnya dilakukan dengan pendekatan pembinaan dan pemberdayaan, bukan sekadar penindakan.
“Jangan langsung ditutup, kasihan masyarakat kecil yang hidup dari situ. Pemerintah harus hadir membina, bukan mematikan. Kalau diatur dengan baik, tambang rakyat bisa jadi sumber ekonomi yang sah dan mensejahtrakan rakyat,”ujar Abdul Senin, (10/11/2025).
Ia menyebut, tujuan pembinaan sejalan dengan semangat pemerintahan ke depan yang menekankan pentingnya menghidupkan tambang rakyat sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi nasional dari bawah. Dimana, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa tambang rakyat harus diberi ruang untuk berkembang dengan pengawasan dan regulasi yang jelas.
Terpisah, pemerhati ekonomi lokal, Ade manaf menilai tambang rakyat di Kusubibi memiliki potensi besar untuk dikelola secara berkelanjutan.
“Kalau pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama, tambang rakyat bisa dilegalkan. Selain menambah pendapatan daerah, juga bisa membuka lapangan kerja yang luas,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa solusi terbaik bukanlah menutup tambang, tetapi melakukan legalisasi dan pendampingan teknis, agar kegiatan tambang bisa dilakukan dengan aman, ramah lingkungan, dan menguntungkan warga lokal.
“Tambang rakyat itu bagian dari ekonomi rakyat. Kita harus bantu masyarakat agar bisa menambang secara benar dan mendapatkan hasil yang layak,”Jelas Ade.
Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku tambang, diharapkan aktivitas pertambangan di Halmahera Selatan dapat menjadi sumber kesejahteraan baru tanpa melanggar aturan. sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang pro terhadap rakyat kecil.(*)
Komentar