Malutterkini.id- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (BPPPKP) Sulawesi I dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi capain program 3 juta rumah di Maluku Utara.
Rapat tersebut berlangsung di Hotel Batik Kamis (11/12/2025).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulawesi I, Ir. H. Hujurat, mengatakan program ini mengakses terhadap masyarakat yang punya keswadaan, sehingga dengan stimulan yang kita berikan Rp 20 juta.
Untuk Maluku Utara dan papua kata dia, nilainya berfariasi, kalau kota Ternate dan Tidore Rp 25 juta, diluar dari itu Rp 40 juta.
“Untuk Maluku Utara dan Papua itu ada penambahan nilai, mulai dari Rp 25 juta sampai Rp juta, karena geografis nya kepulauan,”Ujarnya.
Ia berharap, nantinya rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, ini pun harusnya ada swadaya masyarakat.
sehingga dari total yang di rencanakan menambah setengahnya akan menjadikan rumah itu layak huni.
Menurutnya, dalam pembangunan nya juga akan di bantu oleh tenaga fasilitator untuk membuat rencana anggaran belanja kemudian rencana desain rumahnya, sehingga rumah itu layak huni.
“Untuk Maluku Utara di tahun 2025 ini BSPS nya 674 unit yang tersebar di empat kabupaten yang ada di Maluku Utara. Untuk total anggarannya khusus kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yaitu 25 juta per unit dengan jumlah PB sebanyak 280. jadi di kali 25 juta itu target di kota,” ucapnya.
Sedangkan dari 4 kabupaten itu sebanyak 384 dengan nilai 40 juta per uunit, jadi ada perbedaan antara kota dan kabupaten. Karena kabupaten itu terlihat pada akses logistik, kemudian material itu agak sulit untuk di jangkau, sehingga nilai pertambahannya di lebihkan.
Berdasarkan data yang masuk DETESEN untuk mencakup jumlah keseluruhan data provinsi untuk akses rumah tidak layak huni.
“Maluku Utara itu sekitar 6 ribu rumah tidak layak huni, itu pun terbagi desil, mulai dari desil 4 kebawah. Jadi untuk 674 itu akan selesai di tahun 2025 ini dan untuk tahun depan 2026 program BSPS ini akan meningkat hampir 10x lipat dari seluruh Indonesia,” cecarnya.
“strateginya di butuhkan kolaborasi dan sinergitas dengan semua pemangku kepentingan yang ada, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, pihak swasta, perbankan dan, semua elemen yang terlibat di dalamnya. Termasuk perangkat-perangkat yang ada di desa,”Pungkasnya.(*)
Komentar