Oleh; Rifandi R, Hi. Basri
Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair Ternate
Politik gagasan merupakan praktik politik yang mengedepankan gagasan sebagai komoditas utama, yang ditawarkan kepada publik sekaligus sebagai agenda utama perjuangan. Politik gagasan bukan politik yang mengedepankan persamaan identitas, faktor kedekatan, atau aspek-aspek nonrasional lainnya. Politik gagasan juga tidak menjadikan kekusaan sebagai tujuan tapi alat untuk meraih tujuan.
Dari pengertian di atas dapat di lihat bahwa politik gagasan adalah politik kewargaan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam menentukan nasibnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi. Dalam hal ini warga di jadikan subyek politik yang berperan aktif menentukan jalannya proses demokrasi. Lawan dari poltik gagasan sendiri adalah politik uang dan politik identitas. Sebab dalam politik uang masyarakat bukan lagi sebagai subyek yang sadar yang memiliki kedaulatan akan tetapi berubah menjadi objek politik yang nilainya sama dengan uang. Hal ini tentu penghinaan terhadap warga itu sendiri sebab martabatnya sebagai makhluk bebas di ganti dengan rupiah.
Politik uang dan budaya korupsi
Maluku utara menjadi provinsi yang paling rawan terjadinya praktek money politik sebagaimana hasil survei yang di rilis oleh kata data. bahwa dari 38 provinsi di indonesia maluku utara menjadi provinsi yang paling rawan terjadinya praktek money politik dengan tingkat kerawanan 100%. Hal ini merupakan tantangan sendiri bagi keberlangsunan politik gagasan di maluku utara. Sebab praktek money politik telah menjalar kesegala lini baik warga atau para politisi. Menyadari fenomena itu tentu kita tidak bisa pesimis. Sebab politik gagasan adalah gerakan ide yang memiliki tujuan yang pasti yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melawan praktek korupsi kolusi dan nepotisme.
Praktek politik uang sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita. Sebab praktek money politik akan memicu terjadinya praktek korupsi dan kebijakan politik yang buruk. Sebagaimana fenomena hari ini yang terjadi di maluku utara. Operasi tangkap tangan oleh KPK yang menyeret gubernur dua peiode Abdul Gani Kasuba di tangkap bersama 17 orang lainnya di maluku utara dan jakarta selatan. Dalam kegiatan ini kpk menyita uang sekitar rp.725 juta, bagian dari dugaan penerimaan 2,2 miliar. Dan kpk telah menetapkan 7 tersangkaa dalam kasus ini. Adapun kasus ini merupakan kasus pelelangan proyek di maluku utara yang berkisar 500 miliar. Sampai hari ini KPK masih mendalami kasus ini dan telah memeriksa beberapa saksi lainnya, terbaru ada nama ketua partai gerindra maluku utara.
Praktek politik uang dan budaya korupsi sangaat berkaitan erat sebab dalam praktek politik kandidat menukar suara warga dengan uang atau dengan barang lainnya. sehingga kandidat harus mengeluarkan kos politik yang sangat besar. Ini tentu merugikan kandidat secara materi olehnya itu tidak heran ketika terpilih kandidat melakukan praktek korupsi dengan maksud mengembalikan modal pada masa kampananye yang sangat besar. Praktek korupsi yang terjadi tidak sepenuhnya kesalahan para kandidat karna mereka di paksa untuk berkorupsi akibat warga yang menukar suara dengan materi. Olehnya itu politik gagasan hadir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari bahayanya politik uang serta memutus mata rantai budaya korupsi.
Meneguhkan kembali ruang publik
Ruang publik merupakakan sebuah gagasan besar dalam demokrasi. Tanpa ruang publik demokrasi tak ubahnya seperti sebuah pemerinthan yang otoriter. Dalam ruang publik demokrasi dapat berlangsung karna masyarakat dapat meneguhkan kembali eksistensinya sebagai mahkulk berkesadaran yang menentukan arah dan tujuan hidupnya. Hanna Arendt menyebut ruang publik sebagai ruang bersama yang mampu di akses oleh semua orang. Atau dalam bahasanya Jurgen Habermas ruang publik adalah ruang bersama yang terbebas dari uang dan kuasa. Sebagaimana di sampaikan oleh habermas dalam bukunya Budi Hardiman (Demokrasi Deliberatif:, 2016), bahwa ruang publik poltis sebagai kondisi komunikatif yang dapat menumbuhkan kekutatan solidaritas yang menguntuhkan sebuah masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-sumber lain yakni uang dan negara (birokrasi pemerintah).
Penjelasan habermas di atas dapat di terangkan bahwa faktor uang akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ruang publik sebab apabila warga masyarakat telah di beli dengan uang maka apa yang di lakukannya di dalam ruang publik tidak lagi mewakili dia sebagai warga yang sadar akan tetapi telah berubah menjadi suara uang. Hal ini pun sama dengan faktor kuasa (birokrasi) dengan segala kekuatan yang di milikinya dapat mengintervensi ruang publik, sehingga suara dari ruang publik akan mewakili suara kekuasaan itu sendiri.
Ruang publik yang otonom dari uang dan kuasa akan melahirkan demokrasi yang baik. Persis seperti gerakan politik gagasan yang di gaungkan hari ini yang membawa misi yang jelas yaitu melawan praktek uang dan politik identitas maupun politik dinasti.
Membangun literasi
Dalam diskurus ruang publik warga negara harus mampu menyampaikan gagasannya tetapi kemampuan itu harus di bangun di atas literasi. Sebab tanpa literasi suara-suara yang keluar hanyalah sentimen-sentimen belaka. Sehingga percakapan ruang publik menjadi tidak logis. Sementara diskursus ruang publik bertujuan untuk kebaikan bersama.olehnya itu mereka yang bercakap-cakap di dalam ruang publik harus memiliki kemampuan berargumentasi dan bahasa yang di pakai adalah bahasa sehari-hari.
Dengan melihat fakta di maluku utara itu sendiri dengan minimnya budaya literasi dan tingkat kerawanan politik uang, menjadi semacam tantangan yang serius bagi politik gagasan dan mungkin ada semacam pesimisme. Tapi di samping itu kita menyadari politik gagasan adalah sebuah gagasan ideal yang memiliki thelos (tujuan). Sehingga kita tidak mengharapkan hal itu terjadi secara instan tapi melalui gerakan-gerakan sistematis yang cukup lama agar demokrasi dapat kembali kepada jalannya yang sesungguhnya. Olehnya itu apabila kita benar-benar konsisten menata demokrasi maka jawabaannya adalah politik gagasan dengan jalan membangun literasi, mencerdaskan warga serta melawan politik uang dan politik identitas karna Demokrasi tanpa gagasan adalah omong kosong dan gagasan tanpa literasi hanyalah sebuah sentimen-sentimen belaka.(*)
Komentar