Malutterkini.id — Sikap kritis Junaedi Abusama anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi PKB kini menjadi sorotan public. Bagaimana tidak, Politisi PKB itu sebelumnya lantang menolak pelantikan empat kepala desa oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba lantaran menabrak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun sangat disayangkan, suara lantang Junaedi Abusama mendadak hilang. Ia tak lagi menampakkan sikap kritis seperti sebelumnya.
Diamnya Junaedi menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, hingga akademisi ada apa di balik perubahan sikap Politisi PKB itu.
Sementara Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Muamil Sunan, menilai bungkamnya sebagian anggota DPRD dalam kasus ini mencerminkan kemunduran moral politik.
“Ketika wakil rakyat yang dulu berani bersuara kini memilih diam, publik berhak curiga. Jangan sampai diam itu menjadi tanda kompromi politik,” ujar Muamil.
Ia menegaskan, pelantikan kepala desa yang menabrak putusan pengadilan merupakan preseden buruk bagi pemerintahan daerah.
“Jika pemerintah daerah tidak patuh hukum, sementara DPRD juga diam, maka demokrasi lokal bisa kehilangan maknanya,”bebernya.
Sorotan itu juga datang dari salah satu tokoh bacan. Ia menilai sikap diam Junaedi Abusama dianggap mencederai kepercayaan rakyat terhadap perwakilan di parlemen.
“Dulu dia yang paling berani bicara. sekarang melunak ke Bupati. Diam ini bentuk sinyal mengiyakan pelantikan Empat Kades,”kata sumber itu.
“Polemik pelantikan empat kepala desa ini bukan sekadar soal jabatan di tingkat desa, tetapi juga ujian integritas pejabat publik dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan rakyat,”Pungkasnya.
Diketahui, Empat kepala desa yang dilantik dan menimbulkan kontroversi yakni kades Desa Kuo (Gane Timur), Desa Goro-goro (Bacan Timur), Desa Gandasuli (Bacan Selatan), dan Desa Loleongusu (Mandioli Utara).
Terpisah, anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi PKB, Junaedi Abusama, yang berasal dari Dapil I, masih dalam upaya konfirmasi wartawan terkait sikapnya atas polemik tersebut. (*)
Komentar