Desak Mabes Polri Amankan Program Rakyat dari koruptor dan Oligarki

Nasional128 Dilihat

Malutterkini.id – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Oligarki akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat, 27 Februari 2026.

Aksi yang akan dimulai pukul 14.00 WIB ini bertujuan mendesak institusi kepolisian untuk bertindak tegas sebagai
garda terdepan penegakan hukum dalam melindungi hak-hak rakyat dari ancaman koruptor dan oligarki.

Kordinator aksi, Wempi Habar dalam orasinya menyampaikan menyoroti adanya ancaman nyata terhadap program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis
(MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Untuk itu, ia mendesak Polri untuk tidak membiarkan program strategis ini
menjadi “bancakan” para cukong dan oligarki yang hanya mementingkan keuntungan pribadi di atas
penderitaan rakyat kecil.

“Polri tidak boleh pasif. Kami menuntut tindakan nyata untuk membersihkan tata kelola program negara
dari intervensi kelompok kepentingan yang merusak kualitas layanan bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, mereka menuntut Polri yang Bersih dan Berintegritas Selain penegakan hukum di sektor ekonomi, Koalisi juga menyoroti kondisi internal institusi Polri.

“Kami menuntut reformasi kepolisian yang transparan serta bebas dari segala bentuk intervensi politik praktis agar Polri kembali menjadi pelindung rakyat yang sejati, bukan alat kekuasaan,”Tukasnya.

Diketahui, aksi tersebut terdapat 4 Tuntutan yakni;

1. Amankan Hak Rakyat: Mendesak Polri untuk mengamankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dari cengkeraman koruptor dan oligarki.

2. Usut Tuntas Mafia Anggaran: Meminta Polri segera mengusut para cukong dan oligarki yang menjadi aktor intelektual di balik buruknya tata kelola MBG dan Koperasi Merah Putih.

3. Reformasi dan Integritas: Menuntut Reformasi Polri yang transparan dan akuntabel, serta mendesak revitalisasi semangat Jenderal Hoegeng sebagai standar tertinggi integritas personel
Polri.

4. Netralitas Harga Mati: Polri harus bersih dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan politik praktis.(*)

Komentar