Malutterkini.id- Dewan pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Solidaritas Merah Putih Maluku Utara, Mudasir Ishak mendesak Kemeterian PUPR melalui Dirjen Bina Marga untuk mengevaluasi Joone Seisi Manus, selaku PPK 2.3 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara.
Mudasir menuturkan, dalam rangka menjaga nama baik kementerian dan mengiplementasikan program besar Presiden Prabowo dalam akselerasi pembangunan inflastruktur, PPK kegiatan harus mengedepankan kualitas pekerjaan dengan cara yang baik dan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada kementerian PUPR, bukan menggunakan material ilegal.
Menurutnya, penggunakan material Ilegal oleh PPK 2.3 dalam membangun ruas jalannya nasional Weda-Mafa, Matuting- Saketa bentuk penyimpangan dan dapat merusak lingkungan.
Olehnya itu, secara kelembagaan, Mudasir meminta Kemeterian PUPR melalui Dirjen Bina Marga untuk mengevaluasi saudari, Joone Seisi Manus, selaku PPK 2.3, BPJN Maluku Utara.
Mudasir juga memastikan akan menyurat secara formal kepada kementerian PUPR,Komisi V DPR RI,Ketua DPD RI dan KSP Instana untuk menjadi atensi Jakarta agar segara menindaklanjuti penyimpangan pembangunan ruas Jalan Nasional oleh BPJN Maluku Utara.(*)
Komentar