Malutterkini.id — Komite III DPD RI dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia mengelar rapat kerja (Raker), Rabu 28 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa isu yang disampaikan termasuk soal perbedaan upah tenaga kerja asing (TKA) dengan tenaga kerja lokal yang mencolok.
termasuk fasilitas TKA lebih baik dari tenaga kerja bangsa sendiri adalah suatu penghinaan.
Anggota DPD RI Perwakilan Maluku Utara, Hasby Yusuf menyampaikan bahwa Indonesia punya SDA tetapi kita jadi jongos.
Menurutnya, martabat bangsa Indonesia hancur bila semua elit berfikir investasi kolonial.
Banyangkan saja, kecelakaan tenaga kerja kurang lebih 300 kasus di industri tambang di Maluku Utara, paling terbanyak PT IWIP. Dimana, Nyawa pekerja dan anak bangsa begitu murah dihadapan pemilik modal.
Padahal kata Hasby, konstitusi kita sangat jelas menegaskan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia.
Hasby meminta Menteri tenaga kerja dan jajaran untuk turun ke Maluku Utara jangan hanya mendengar laporan yang baik baik dari perusahaan tambang.
Selain itu, Hasby juga meminta pemisahan Balai vokasi Sulut dan Malut. karena, selama ini Balai vokasi ada di Manado ini jelas tidak boleh.
“Harus pisah karena tenaga kerja yang terserap di Maluku Utara cukup banyak, dengan demikian anak anak Maluku Utara dapat kesempatan yang setara untuk ketrampilan kerja,”Bebernya.
Disamping itu, jumlah pengawas tenaga kerja Maluku Utara harus di tambah. Sebab, ribuan usaha dan tenaga kerja tetapi pengawas yang diberikan ke Maluku Utara hanya 6 orang.
Ironisnya, Janji Kementerian tenaga kerja untuk Maluku Utara akan ditambahkan jumlah pengawas tenaga kerja, hal ini agar monotoring lebih efektik dan makin baik.
“Tentang Balai Pelatihan tenaga kerja, kami minta dibangun BLK yang representatif. Dan Insha Allah ditahun depan akan dibangun BLK di Maluku Utara yang dibiayai langsung oleh Bank Dunia,”Tukasnya.(*)
Komentar