MALUTTERKINI.ID — Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMMALUT) Jabodetabek
mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri anggaran pokok pikirkan (Pokir) anggota DPR Provinsi (Deprov) Maluku Utara Rp 400 miliar.
“KPK sudah seharusnya telusuri terhadap proyek-proyek besar seperti pekerjaan Multiyers dan anggaran Pokir. Sebab ada beberapa Pokir anggota Deprov Malut disinyalir bermasalah,”kata Ketua Umum PB-FORMMALUT, Reza A Syadik, Senin 15 Juli 2024.
Menurut Reza, masalah anggaran Pokir ini harusnya di ungkap.sebab tidak sesuai peruntukan.
“Itu banyak sekali, masa instansi vertikal diberikan Pokir, tentu itu tidak tepat,”Tandas Reza.(*)









Komentar