Nasional

Malutterkini.id- Sentral koalisi anti korupsi Maluku Utara (SKAK-MALUT) di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa,(19/5). Para pendemo itu mendesak KPK mengusut dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 30 Anggota DPRD Kota Baca Selengkapnya

Malutterkini.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta,Senin (10/5/2026). Kedatangan Sherly disambut langsung Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar bersama jajarannya. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Baca Selengkapnya

Malutterkini.id — Koordinator Pusat Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH), M. Reza A. Syadik, angkat suara terkait dugaan praktik kriminalisasi warga yang kembali terjadi di wilayah tambang, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Melalui siaran persnya, Reza menegaskan bahwa negara tidak Baca Selengkapnya

Malutterkini.id – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Oligarki akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat, 27 Februari 2026. Aksi yang akan dimulai pukul 14.00 WIB ini bertujuan mendesak institusi kepolisian untuk Baca Selengkapnya

Malutterkini.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terus menggenjot akselerasi pembangunan hingga ke pelosok desa yang selama ini dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Air Minum, negara berupaya memperluas Baca Selengkapnya

Malutterkini.id – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),Jumat, 6 Februari 2026. Rakoor tersebut dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah Baca Selengkapnya

Malutterkini.id – Koordinator Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat ( JAS-MERAH ), Reza A Syadik mendukung Satgas PKH bentukan Presiden Prabowo untuk terus awasi secara ketat tambang di Maluku Utara yang tidak memenuhi kelengkapan dokemen Persutujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Baca Selengkapnya

Malutterkini.id – Maraknya aktivitas pertambangan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Provinsi Maluku Utara semakin mengonfirmasi lemahnya fungsi pengawasan negara dalam sektor ekstraktif. Kordinator Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH). M. Reza A.S, menilai situasi ini sebagai paradoks Baca Selengkapnya